Kekosongan Kursi Dirurt Bank Sumut Dipertanyakan

10-12-2014 / KOMISI XI

 

Komisi XI DPR RI akan menanyakan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  Pusat perihal berlarut-larutnya kekosongan jabatan Direktur Utama (Dirut) PT. Bank Sumut yang sudah lama tak diisi. Hal ini menjadi temuan menarik saat Komisi XI DPR melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Sumatera Utara (Sumut).

"Kalau OJK (Wilayah) Sumatera tidak mampu menanganinya maka komisi XI akan mempertanyakan masalah ini ke OJK Pusat," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Gus Irawan Pasaribu di Gedung BI Jalan Balai Kota Medan, Senin malam (8/12). Rombongan  Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR bertemu dengan Kepala OJK Kantor Regional 5 Sumatera Achmad Fauzie, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Wilayah IX Sumut-Aceh Difi A Johansyah, dan pimpinan perbankan di Medan, termasuk Direktur Umum PT. Bank Sumut HM Yahya dan Direktur Pemasaran Ester Junita Ginting.

Lowongnya Dirut PT. Bank Sumut yang sudah hampir 2,5 tahun menjadi bahasan hangat dalam pertemuan tersebut. Anggota Komisi XI Hasrul Saleh mempertanyakan kepada OJK terkait struktur pengurus bank yang belum lengkap, yang berpengaruh pada kinerja bank. "Apakah OJK menganggap hal ini tidak penting atau sengaja melakukan pembiaran?" kritik Hasrul. Jika memang demikian, Hasrul menilai OJK tidak maksimal melakukan tugasnya mengawasi bank.

Sementara itu, Gus Irawan mengatakan seharusnya OJK bisa mengintervensi bank tersebut karena sudah 2,5 tahun Bank Sumut tanpa Dirut. Jika tetap dibiarkan, dikhawatirkan kinerja Bank Sumut ke depan akan terus merosot.Politisi Partai Gerindra ini juga menjelaskan bahwa Komisi XI DPR sudah pernah bertemu dengan Asosiasi Bank Daerah (Asbanda) membicarakan masalah Bank Sumut. Dari situlah terungkap soal kekosongan jabatan Dirut. "Ini kesannya pembiaran bagi kita," jelas Gus.

Kepala Kantor OJK Regional 5 Sumatera Achmad Fauzie mengakui masalah kekosongan Dirut Bank Sumut. Menurutnya, sudah dua kali diajukan calon Dirut dan Direksi lain tapi tidak lulus fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan).Achmad Fauzie berharap, Pemegang Saham Pengendali (PSP) yang memegang amanah dapat segera menyelesaikannya. "Mudah-mudahan dalam waktu dekat untuk yang ketiga kali sudah bisa direalisasikan," pungkas Fauzie. (Naefuroji)

BERITA TERKAIT
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...
Komisi XI Minta BI Lakukan Sosialisasi Masif Penggunaan ID Payment
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Batam-Komisi XI DPR RI menyoroti isu Payment ID yang belakangan menuai polemik di tengah masyarakat. Polemik tersebut terjadi lantaran...
PPATK Jangan Asal Blokir Rekening Masyarakat
13-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Pemblokiran puluhan juta rekening oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) menimbulkan polemik. Diberitakan di berbagai...